Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara

Sumber hukum  adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya       kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku,         seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan lain-lain

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada       peraturan hukum (penguasa, masyarakat)

d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-     undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya

e. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum.

  Ada dua sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor masyarakat yang dapat dengan mudah mempengaruhi pembentukan hukum atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah sebagai sumber hukum materiil yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum atau dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum mareriil meliputi:

1. Sumber Hukum Sejarah Atau Historis

Dalam sumber hukum sejarah atau historis ini dibagi menjadi dua, yaitu;

-         Tempat menemukan hukum pada saat-saat tertentu meliputi undang-undang, putusan hakim, serta tulisan para ahli hukum

-         Sebagai sumber dimana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, meliputi dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan hukum pada saat tertentu atau lampau, seperti system hukum Perancis, Belanda, atau system hukum Romawi

2. Sumber Hukum Sosiologis atau Antropologis

Pendekatan dengan kategori ini lebih menitikberatkan pada kondisi hukum yang sifatnya interdisipliner. Hal ini berkaitan dengan aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Dengan kata lain sumber hukum materiil jenis ini merepresentasikan kenyataan melalui keberadaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pandangan budaya, religi, dan psikologis masyarakat dimana hukum itu terbentuk sacara otomatis.

3.     Sumber Hukum Filosofis

Ada dua faktor penting yang menjadi sumber hukum secara filosofis yaitu;

-         Tujuan hukum antara lain adalah untuk menciptakan keadilan, oleh karena itu hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum materiil, dengan kata lain sebagai sumber untuk isi hukum yang adil.

-         Sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum atau sebagai faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Diantara faktor-faktor tersebut adalah kekuasaan pemerintah/penguasa dan kesadaran hukum masyarakat.

2.     Sumber Hukum Formil

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara yaitu;

1.     Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan tercipta dalam konteks hukum positif tertulis yang dibuat, ditetapkan atau di bentuk oleh pejabat yang berwenang yang berisi tingkah laku yang berlaku dan mengikat secara umum. Kaitannya dengan ini suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut;

-         Bersifat komprehensif / luas dan lengkap, merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas

-         Bersifat universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karenanya ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

-         Bersifat memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

2.     Kebiasaan atau Praktek Tata Usaha Negara

Keputusan yang di keluarkan oleh alat administrasi negara dikenal sebagai keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Dalam mengeluarkan keputusan atau ketetapan-ketetapan ini muncul praktek administrasi negara yang melahirkan Hukum Administrasi Negara kebiasaan atau yang tidak tertulis. Hal ini terjadi karena administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum ada undang-undang ( hukum tertulis). Hukum tidak tertulis atau kebiasaan atau praktek tata usaha negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formil.

3.     Yurisprudensi

Dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus menerus pada kasus yang sama.

4.     Doktrin

Dokrtin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum atau pendapat para pakar atau ahli hukum yang berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil doktrin memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum.

Daftar Pustaka: Jeddawi, Murtir. 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Total Media.